Nyanyian Kode

11 April, 2012 | Edisi: | Kategori: Berita Gejala

Oleh Wahmuji

Ada dua cara mengungkapkan sesuatu yang umumnya kita temui dalam pergaulan sehari-hari. Pertama, pengungkapan langsung, seperti dalam pernyataan ajakan ayo kita ke pameran buku sore ini; dan kedua, pengungkapan tidak langsung semacam dalam ajakan Kamu besok malam ada acara, nggak? atau Besok malam ada acara bagus lho di TBY. Dalam kalimat pertama, lawan bicara akan langsung diberi isian ajakan dalam kalimat yang diucapkan pembicaranya, sedangkan dalam kalimat kedua, lawan bicara hanya diberi ‘tanda’ bahwa pembicara ingin mengajak keluar lawan bicara. Apa yang membedakan kedua cara komunikasi itu? Dalam ranah apa saja cara komunikasi itu dipakai?

Secara umum, bahasa melaksanakan dua hal: pertama, menyampaikan maksud atau makna; dan kedua, menegosiasikan jenis hubungan. Antropolog Alan Fiske menjelaskan bahwa ada tiga jenis hubungan yang utama yang diperbuat manusia di semua kebudayaan. Pertama, dominasi (biasanya dilakukan dengan kalimat perintah oleh atasan kepada bawahan); kedua, komunalitas (biasanya dilakukan pasangan atau teman dekat dengan ungkapan langsung maupun metaforis); ketiga, timbal-balik (biasanya dilakukan dalam bisnis atau pertukaran barang dan jasa). Ketiga jenis hubungan ini, menurut ilmuwan kognitif Steven Pinker, biasa dipelihara dengan cara komunikasi yang berbeda. Misalnya, hubungan komunalitas tidak dipelihara dengan kalimat perintah seperti dalam hubungan dominasi. Perbedaan cara komunikasi berhubungan dengan keinginan untuk memelihara hubungan yang ada. Inilah sebab dari adanya level yang melampaui bahasa harafiah, yakni yang tersirat. Pernyataan/ungkapan yang tersirat berfungsi untuk mempertunjukkan dalil/proposisi yang mungkin tidak cocok dengan hubungan pembicara dan lawan bicara dan untuk menjaga agar hubungan yang ada itu tetap bisa berlangsung.

Dengan dasar cara pengungkapan dan jenis hubungan di atas, mari kita arahkan mata kita ke panggung politik—panggung yang saat ini mendominasi mediamassa—khususnya pada bagaimana para anggota DPR berkomunikasi dengan sesamanya perihal korupsi dan kolusi yang mereka lakukan bersama-sama. Dalam satu program acara Metro TV, “Mata Najwa” episode Mafia Angka, Rabu, 25 Mei 2011, salah satu orang yang diwawancarai (orang yang tidak mau disebut namanya) bercerita mengenai ungkapan-ungkapan yang dipakai oleh anggota DPR dalam mengkomunikasikan kegiatan ‘bagi-bagi’ mereka. Berikut adalah contoh ungkapan-ungkapannya:

Kuenya pahit (‘uang bayarannya kurang banyak’).

Lagunya bagimu negeri (‘rekan yang bekerjasama dengan yang bersangkutan pelit’).

Petirnya kencang, kenapa hujannya tidak turun-turun? (‘ngomongnya kencang semua, tapi uang jatahnya tidak juga mengalir’).

Tolong belahnya belah duren jangan belah semangka (‘uang jatah yang diterima musti jelas’).

Enaknya minum kopi, campur baygon sedikit (‘mari kita ambil uang jatah bersama-sama’).

Hujannya di sana, kok banjirnya di sini? (‘yang dapat anggarannya di sana, kenapa susahnya di sini?’).

Yang penting kesampulannya, bukan kesimpulannya (‘setelah pertemuan/rapat, jangan lupa pembagian bayarannya’).

Ungkapan-ungkapan di atas sangat menarik karena semuanya mencoba menyampaikan pesan secara tersirat, atau tak langsung. Di samping menunjukkan eksklusivitas bahwa hanya kalangan tertentu yang tahu maksudnya, bentuk ungkapan-kode seperti di atas juga menandakan jenis hubungan yang berlangsung di antara sesama pengguna kode. Para pengguna kode itu tahu-sama-tahu tentang perbuatan mereka, berada dalam satu frekuensi-wicara, dan bersikap seperti serombongan teman akrab. Singkatnya, mereka mempraktikkan hubungan komunalitas.

Di samping ketersiratannya, yang membuat ungkapan para anggota DPR itu patut dibahas secara bahasawi adalah kekhasan ungkapan-ungkapannya. Semua ungkapan itu metaforis, dalam arti, mencoba mendeskripsikan hal-hal abstrak atau rumit ke dalam bahasa sehari-hari yang konkrit. Dalam ungkapan Kuenya pahit, misalnya, pertama kita akan langsung teracu pada fakta bahwa kue adalah sejenis makanan yang berbahan dasar tepung terigu; kue juga sering dipakai sebagai hidangan dalam rapat, artinya, kue sering dikonsumsi; kue juga sering dijadikan ungkapan untuk menunjukkan bagian/bayaran seseorang, biasanya birokrat, dari sebuah proyek—ada istilah pembagian kue pembangunan atau kue nasional. Kata kue merepresentasikan sebuah kerjasama rahasia, sebuah kongkalikong yang dibuat untuk menggolkan sesuatu—kongkalikong inilah bagian rumitnya karena ia berhubungan dengan kebutuhan pribadi, pelanggaran hukum, kebiasaan atau tradisi korupsi, dll.  Dengan semua latar itu, kue bukanlah barang asing, begitu pula fitur-fitur makna yang melingkupinya. Ia sudah memenuhi syarat untuk dipakai sebagai simbol dalam komunikasi sehari-hari—ia telah jadi konkrit.

Ungkapan Lagunya bagimu negeri juga menandakan hal serupa. Isi lagu nasional ‘Bagimu Negeri’ adalah pengabdian dan ketulusan berbakti pada sebuah negara. Maknanya tentu positif bagi orang yang percaya bahwa perancangan dan pembangunan sebuah negara-bangsa adalah jalan keluar dari kolonialisme, dan penyelenggaraan negara adalah demi kebaikan warganya. Tapi, saat dimasukkan dalam konteks masyarakat yang nilai hubungan satu dengan yang lain diukur dengan uang, pengabdian dan ketulusan berbakti menjadi bernada negatif. Hal serupa juga terjadi dengan istilah sambatan dalam bahasa Jawa, yang bermakna ‘membantu tetangga atau orang lain tanpa meminta bayaran’. Istilah ini, dalam komunikasi sehari-hari orang Jawa yang nilai hubungannya telah bergeser, karena alasan apapun, dari kerjasama menjadi pertukaran barang dan jasa, menjadi bernada negatif atau berarti cemoohan terhadap rekan kerjasama yang tidak punya uang atau tidak sanggup membayar.

Semua ungkapan yang dipakai oleh anggota DPR di atas berpijak pada satu konteks, yakni pembagian jatah dari hasil korupsi atau kolusi. Dalam konteks seperti itu, adalah wajar jika semua perbincangannya terasa memuakkan bagi orang jujur  yang nilai dominan penggerak ritme hidupnya bukanlah uang; juga menyesakkan bagi orang jujur dan sadar hukum yang memiliki simpati besar pada kemiskinan dan ketimpangan sosial. Namun, ungkapan itu tidak akan memberikan kesan demikian pada orang yang merasa perlu hidup ‘realistis’, bergerak dengan masuk pada tradisi korupsi dan kolusi—meskipun ia bukanlah anggota DPR. Ini karena ia sudah menjadi anggota komunitas koruptor dan kolusor, meskipun di level yang berbeda.

Anda harus jadi bagian dari komunitas itu untuk bisa mempraktikkan hubungan komunalitas ala nyanyian-kode para koruptor dengan nyaman. Bagaimana?

(+1 jempol)
Loading ... Loading ...

Berikan Komentar