Mana Di mana Linguis(tik) Forensik Kita?

19 Maret, 2012 | Edisi: | Kategori: Berita Gejala

Oleh Wahyu Adi Putra Ginting

04 April 2011 lalu Veven Sp. Wardhana menulis sebuah artikel bahasa dengan tajuk “Bahasa Hukum, Bahasa Tak Pasti” di Majalah Tempo. Topik yang diangkat oleh Veven, bagi saya, terbilang segar, meski tak baru. Segar karena topik semacam ini jarang saya temukan di rubrik atau kolom bahasa di mediamassa Indonesia, yang lebih kerap memperbincangkan salah-benar pemakaian suatu kata atau anjuran (dengan nada frustrasi yang cukup terasa) untuk mengubah kebiasaan beringgris ria.

Judul artikel Veven tampak menghadirkan sebuah ironi: hukum, yang secara sendirinya memiliki fitur makna ‘pasti’, justru tampil berkebalikan sebab faktor bahasawi. Ragam bahasa hukum adalah ragam bahasa baku yang punya mutu kepastian makna yang mestinya jitu, tak aneka-tafsir, dan tiada pula taksa (ambigu). Ragam bahasa hukum adalah sebuah pengejawantahan morfosintaksis yang direkayasa sedemikian rupa hingga makna yang diproduksi oleh ragam bahasa itu dapat dipahami oleh seluruh penutur sebagai eka-arti. Singkatnya: tidak ada kemungkinan makna lain dalam ragam bahasa hukum. Itulah syaratnya, tidak bisa ditawar lagi.

Namun, dalam pelaksanaannya, ideal yang saya ungkapkan di atas acapkali tak terpenuhi. Hal inilah yang dibahas Veven dengan cukup ringkas namun mencelikkan mata nalar. Veven memberi dua contoh undang-undang dimana ketaksaan lazim terjadi sebagai ganjaran bagi ketakpastian yang muncul dari pola pembentukan kalimat yang tak bermutu eka-arti. Ada dua contoh yang diajukan Veven: Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang penyiaran. Misalnya, contoh yang pertama, berikut kutipan satu pasal dan dua ayat yang disebut Veven ‘jamak-tafsir’ tersebut; saya ambil kutipan ini dari artikel Veven:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Tampak dari cara penyajiannya, kedua ayat itu bisa jadi terpisah (perhatikan penomoran (1) dan (2) yang dipakai) dan bisa jadi tergabung satu (perhatikan penggunaan tanda titik-koma ‘;’). Saat kedua ayat ini dipahami terpisah, itu berarti ayat yang pertama saja sudah cukup untuk mendefinisikan sebuah perkawinan yang sah (perhatikan kata apabila, yang menjadi penanda syarat sahnya sebuah perkawinan). Dalam hal ini, perkawinan berdasarkan agama akan dianggap sah tanpa perlu mencatatkannya secara hukum. Masalah akan timbul bila perselisihan terjadi dalam rumahtangga karena justru buku nikahlah yang menjadi “titik pijak penting dokumen yang berkekuatan hukum”.

Perkara yang dikedepankan Veven ini adalah satu dari banyak kasus ke-jamaktafsir-an bahasa hukum yang terjadi di Indonesia. Kita belum lupa, misalnya, pada penolakan gencar sebagian besar unsur masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) di tahun 2007 lalu. Pokok masalah dalam RUU APP saat itu adalah definisi pornografi yang dianggap taksa, nisbi, berkecenderungan menyeragamkan budaya, dan menyudutkan perempuan.

Tak ada asap bila tak ada api. Bila sudah begini, ada satu pertanyaan yang boleh mencuat dalam benak kita: apa pangkal masalahnya? Mungkin, kemampuan bahasawi para pembuat hukum dan undang-undanglah yang tidak memadai. Mungkin juga, jamak-tafsir yang terjadi dalam banyak presentasi bahasa hukum dan undang-undang kita itu ada justru karena terdapat motif-motif tertentu yang berbanding lurus dengan kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Bila yang terakhir ini benar, bagaimana cara membuktikannya? Lebih lagi, siapa yang punya kemampuan dan, yang penting, wewenang untuk membuktikan ketaksaan makna dan motif-motif tersebut, untuk kemudian memperbaikinya?

Linguistik Forensik

Kata forensik berakar-hulu pada kata bahasa Latin forēns(is), yang bermakna ‘berkaitan dengan forum atau publik’. Secara morfologis, kata forēns(is) dibentuk dari kata forum yang kehilangan suku-kata akhirnya saat dipadu dengan akhiran infleksi –ensis. Kata forum sendiri bermakna ‘tempat umum atau publik’. Dalam bahasa Indonesia, kita memahami kata forensik dalam maknanya yang paling mutakhir dan sangat khusus: ‘cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum’ dan ‘ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan’. Makna kata forensik yang maktub dalam KBBI edisi IV ini terbilang sempit sebab KBBI hanya menghubungkan forensik dengan ilmu kedokteran dan bedah. Sebetulnya, makna inti dari lema forensik adalah ‘yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan’; perihal apa yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan itu, apa saja bisa. Dan salah satu hal dari yang apa-saja-bisa itu adalah linguistik.  Linguistik forensik adalah salah satu dari banyak cabang ilmu linguistik. Ia masuk dalam kategori linguistik terapan. Maksudnya, linguistik forensik adalah wujud dari penerapan ilmu linguistik dalam bidang atau ranah legal dan hukum dan peradilan. Istilah linguistik forensik itu sendiri mencuat pertama sekali pada tahun 1968 ketika seorang profesor Linguistik, Jan Svartvik, menggunakannya dalam rangka pengkajian pernyataan-pernyataan Timothy John Evans, seorang pengemudi truk berkebangsaan Wales yang divonis mati oleh pengadilan Inggris atas tuduhan pembunuhan Geraldine Evans, seorang bayi perempuan berusia 13 bulan, yang merupakan putrinya sendiri. (Untuk mengetahui apa menariknya kasus Timothy ini, lihat di sini.)

Tidak ada ranah hidup manusia yang tidak disentuh oleh komunikasi. Dalam pada itu, tidak ada ranah hidup manusia yang tidak disentuh oleh bahasa, yang merupakan alat komunikasi dalam arti luas. Logika inilah yang membuat ilmu bahasa, linguistik, dapat punya peran/andil dalam ranah hukum dan peradilan. Linguistik forensik berperan sebagai sebuah pisau-kaji yang mengupas dan menjabarkan secara linguistik interaksi bahasawi yang terjadi antara ‘orang-orang legal’ dan ‘orang-orang awam’. Yang dimaksud dengan ‘orang-orang legal’ di sini mencakup pembuat undang-undang, pembuat kitab hukum, pembuat peraturan, sampai pada petugas kepolisian. Sementara itu, ‘orang-orang awam’ adalah siapa saja yang menjadi ‘lawan-bicara’ dari orang-orang legal.

Teks legal, baik lisan maupun tertulis, adalah bahan yang dibedah oleh seorang linguis forensik. Teks legal di sini mencakup naskah undang-undang, hukum, dan peraturan legal, transkripsi rekaman interogasi yang dilakukan terhadap tersangka, transkripsi rekaman hasil kegiatan mata-mata terhadap tersangka, naskah nota kesepahaman bisnis, dan segala macam teks yang menjadi bahan penyelidikan untuk keperluan hukum dan peradilan.

Kajian linguistik forensik masih terbilang baru. Namun, kajian ini telah sampai pada tataran kemapanannya sebagai sebuah disiplin dalam ranah akademik dan profesional. Di tahun 1993 telah terbentuk sebuah asosiasi profesional bagi para linguis forensik: The International Association of Forensic Linguists. Setahun setelahnya, 1994, dibentuk pula sebuah jurnal otoritatif bertajuk International Journal of Speech, Language and the Law. Sampai sekarang, setidaknya ada tiga universitas yang menawarkan program pendidikan jenjang master dalam bidang ilmu linguistik forensik: dua di Inggris (universitas Aston dan Cardiff) dan satu di Spanyol (universitas Pompeu Fabra). Di Aston sendiri, kini telah berdiri sebuah pusat linguistik forensik, yang menyediakan berbagai pelatihan dan kuliah musim panas bagi para calon linguis forensik profesional. Ada beberapa pisau-kaji yang dimiliki linguistik yang dapat dipakai untuk menyelidiki teks-teks legal. Linguistik punya fonetik, stilistika, analisis makna (semantik dan pragmatik), analisis wacana (yang di dalamnya tercakup pula semiotika), dan dialektologi. Seorang linguis forensik profesional dapat dipanggil dan diminta pandangannya sebagai saksi-ahli dalam sebuah persidangan yang membutuhkan analisis linguistik atas barang bukti atau materi yang berhubungan dengan kasus yang sedang diperkarakan. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, linguis forensik dapat pula membantu tim investigasi untuk melakukan, misalnya, analisis fonetik terhadap sebuah rekaman percakapan. Di banyak kesempatan, analisis fonetik dapat dipakai untuk melakukan identifikasi (pemilik) suara. Untuk kasus lain, perkara plagiarisme karya tulis misalnya, stilistika dapat digunakan untuk membuktikan benar-tidaknya suatu karya itu produk plagiat sebab stilistika mampu mengkaji tingkat kemiripan gaya suatu tulisan dengan tulisan lain. Di tataran yang lebih lanjut, seorang linguis forensik bahkan dapat membatalkan vonis yang telah dijatuhkan pengadilan pada terdakwa jika ia dapat membuktikan secara jernih, lewat analisis pragmatik atas rekaman dan-atau transkripsi interogasi, bahwa terdakwa tersebut, misalnya, dalam interogasi digiring oleh interogator untuk mengakui perbuatan yang sebetulnya tidak dilakukannya.

Dicari: Linguis(tik) Forensik Indonesia

Linguistik forensik memang sudah mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia. Namun, negara-negara tempat pengembangan dan pendayagunaan ilmu ini kental terasa masihlah sedikit: dua di antara yang sedikit itu adalah Inggris dan Amerika Serikat. Sistem peradilan dan kepolisian di kedua negara itu telah mengenali dan mengakui keberadaan, peran, dan kapasitas yang dapat diberikan linguistik forensik dalam proses peradilan dan pengusutan kasus, baik pidana maupun perdata.  Veven telah menunjukkan pada kita bahwa betul ada masalah bahasawi yang terjadi dalam bahasa perundang-undangan (baca: bahasa di ranah legal) di Indonesia. Saya mengajukan linguis(tik) forensik sebagai jawaban atas pertanyaan yang saya lontarkan sebelumnya: bagaimana mengatasi masalah ini dan siapa yang punya kapasitas dan wewenang untuk melakukannya. Mari kita kembali ke undang-undang perkawinan yang dipermasalahkan Veven untuk melihat apa yang bisa dilakukan kajian bahasa untuk membetulkan pranata sintaksis bahasanya.

Bila yang dihindari adalah ketaksaan makna, supaya tidak adalah kemungkinan tafsir atas undang-undang perkawinan khususnya pasal 2 ayat 1 dan 2 itu, pranata sintaksisnya dapat diubah. Kunci untuk mengatasi ketaksaan makna dalam pasal tersebut adalah penanda klausa-syarat apabila. Logika dari sintaksis pasal itu adalah logika syarat: ada syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan dianggap sah, yaitu (1) “dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan (2) “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketaksaan muncul, menurut saya, karena kedua syarat ini tidak digabung sekali pukul dalam satu pranata sintaksis yang sama. Dua hal yang menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan seharusnya diperlakukan setara. Pemisahan membuat kesetaraan syarat itu jadi kabur. Logika kalimat pasal 2 undang-undang perkawinan kita adalah logika dan/atau, sebuah bentuk penghubung yang memungkinkan terjadinya dua makna: dua-duanya boleh, satu saja juga boleh. Untuk itu, penghubung yang tepat adalah dan. Bila kita ejawantahkan dalam sebuah kalimat baru, pasal itu jadi berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan demikian, tidak ada lagi kemungkinan makna lain yang bisa ditafsir dari kalimat itu selain bahwa sebuah perkawinan sah jika perkawinan tersebut memenuhi kedua syarat itu, bukan salah satu syarat saja.

***

Bagaimana dengan ranah legal lain selain perundang-undangan? Ambil ranah perkara pidana sebagai contoh. Dua kasus pidana yang pernah saya perhatikan dapat diselesaikan dengan linguistik forensik adalah kasus penangkapan warga dusun Singlar, Yogyakarta,  yang ditahan dengan tuduhan melakukan penjarahan (baca artikel “Disebabkan oleh Berita” yang saya tulis bersama Wahmuji di Majalah Basis No. 03-04, Tahun ke 60, 2011) dan kasus penangkapan Arief Johar Cahyadi Permana, relawan SAR DIY yang ditangkap dan disidangkan dengan tuduhan kepemilikan senjata tajam tanpa izin (baca artikel “Senjata Tajam?” yang saya tulis di majalah LIDAHIBU edisi #25 – April/2011).

Di kasus yang pertama, polisi menangkap 7 warga dusun Singlar dengan tuduhan penjarahan atas bukti yang mereka peroleh dari reportase yang disiarkan oleh ANTV di segmen berita Topik Pagi, pada 21 November 2010. Dalam siaran reportase tersebut ada narasi dua-belas-kalimat yang mendeskripsikan sebuah ‘penjarahan’ yang dilakukan oleh satu ‘komplotan pemuda’ di dusun Singlar. Kasus ini mencuat menjadi kontroversi karena para tersangka kasus itu tidak merasa bahwa mereka telah melakukan penjarahan. Kontroversi ini yang membuat saya dan Wahmuji mencoba menyelidiki kasus tersebut. Bahan penyelidikan kami adalah transkripsi narasi dua-belas-kalimat dan potongan-potongan gambar hasil rekaman juru kamera ANTV yang disiarkan dalam rupa produk berita televisi itu. Dengan analisis semantik-kontekstual kami membuktikan bahwa cap ‘penjarahan’ tidak benar untuk disematkan pada peristiwa yang terjadi di Singlar; dengan analisis makna dan tendensi pemilihan diksi kami membuktikan bahwa narasi dua-belas-kalimat yang diproduksi oleh pembuat berita sepenuhnya punya motif untuk mencitrakan orang-orang yang terekam gambarnya itu sebagai ‘penjarah’; dan dengan membandingkan kesesuaian gambar dan narasi kami membuktikan bahwa ada klaim peristiwa yang dikabarkan tanpa bukti gambar.

Di kasus yang kedua, saya mencoba menganalisis kasus penahanan Arief dengan mempermasalahkan makna kontekstual dari istilah senjata tajam yang digunakan polisi sebagai alasan menangkap dan mempidanakan Arief. Seperti yang bisa Anda baca di artikel “Senjata Tajam?”, saya membuktikan bahwa perkakas serba-guna (multi-tool) yang dibawa Arief, secara kontekstual, bukanlah sebuah senjata tajam, melainkan alat-kerja seorang relawan SAR yang dibawa saat pulang dari lokasi kerja.

***

Secara sederhana, kira-kira seperti itulah salah satu bentuk cara kerja linguistik forensik. Permasalahannya di Indonesia adalah bahwa ilmu ini belum dikenal sebagai sebuah disiplin akademik; dalam arti, linguistik Indonesia belum menyentuh ranah forensik. KBBI sendiri saja memaknai lema forensik baru terbatas pada bidang ilmu kedokteran dan bedah mayat saja. Sistem peradilan dan kepolisian kita, setidaknya sepemandangan saya, belum mengenal dan mengakui andil linguistik sebagai salah satu metode memproduksi pertimbangan yang dapat mempengaruhi putusan/vonis pengadilan atau sebagai salah satu cara-bantu dalam investigasi kasus. Singkatnya: linguistik forensik belum punya wewenang di Indonesia dan kemungkinan besar belum pula ada, atau masih sedikit sekali, linguis Indonesia yang berprofesi sebagai linguis forensik.

Pengakuan wewenang, atau otoritas, sangat penting bagi linguistik forensik sebab itulah syarat agar ilmu ini nyata gunanya. Percuma saja dilakukan analisis linguistik yang mantap terhadap teks-teks legal bila analisis itu sendiri tidak diakui pengaruhnya oleh sistem yang ada. Namun pastinya, sebelum sistem peradilan dan kepolisian Indonesia mengakui pengaruh linguistik forensik dalam lingkung sistem mereka, ilmu ini sendiri harus dulu kuat secara akademik, sama seperti ilmu medis yang memang sudah kuat secara akademik sehingga diakui peran dan simpulan analisisnya dalam bidang forensik.

Mengingat banyaknya masalah bahasawi yang terjadi dalam ranah legal dan hukum dan peradilan di Indonesia, seperti yang sudah saya contohkan di atas, saya yakin para linguis Indonesia mau tak mau harus memberi perhatian mendalam terhadap usaha membangun pendidikan dan lembaga linguistik forensik di Indonesia. Pendidikan penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang punya kapasitas memadai dalam linguistik forensik. Pendirian lembaga linguistik forensik perlu untuk mengembangkan ilmu itu sendiri. Lembaga itu akan menjadi sebuah laboratorium pengembangan ilmu linguistik forensik sekaligus penyerempakan ilmu tersebut dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

***

Banyak orang telah dirugikan oleh ketakpastian bahasa hukum di Indonesia. Arief Johar Cahyadi Permana harus mendekam selama berbulan-bulan karena sebuah kasus konyol yang berpangkal pada masalah bahasa. Warga dusun Singlar cemar namanya karena tuduhan ‘penjarahan’ dan menderita pula sebab harus merasakan dinginnya sel tahanan; padahal, bila kepolisian kita memiliki seorang pakar linguistik forensik yang mampu menganalisis produk jurnalistik yang dijadikan bukti dalam kasus tersebut, mungkin mereka tidak akan tergesa melakukan penangkapan.

Linguistik forensik: kita membutuhkannya.

(+4 jempol)
Loading ... Loading ...

7 komentar
Berikan komentar »

  1. Cerminan seseorang itu ada dalam bahasa yang ia ungkapkan/tuliskan. Cara berpikir dan berbahasapun adalah sebuah refeleksi yang bisa dipelajari oleh ilmu bahasa.
    Dengan kehadiran LF yang diharapkan, semoga dapat membantu peran2 penting DPR, KPK, Polisi dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hukum yang masih buntu untuk menyelesaikan masalah.
    Saya yakin LF ini akan mampu menjawab sesuatu yang terselubung karena proses yang ditawarkannya pun sudah memenui karakter suatu keilmuan.

  2. Dear mas Wahyu,

    Nama saya Erwin Katunde, saya adalah salah satu awardee penerima beasiswa Lembaga Penyedia Dana Pendidikan (LPDP) yang berencana dan telah mendapatkan Letter of Accepetance dari Aston University (UK) untuk program master Forensic Linguistics intake Oktober 2014. Saat ini saya sedang mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa Aston adalah universitas yang kredibel untuk program FL ini, hal ini berkaitan dengan tidak masuknya Aston univ dalam list 200 universitas tujuan belajar yang di keluarkan oleh LPDP. Untuk itu saya membutuhkan surat rekomendasi dari permerhati atau ahli FL yang ada di Indonesia mengingat sangat sulit menemukan ahli dalam bidang ini di Indonesia. Saya membutuhkan kontak dalam bentuk email atau telpon line atau apapun itu yang bisa menghubungkan saya dengan penulis artikel FL ini (Veven Sp. Wardhana). Trimakasih atas perhatiannya. Salam..

  3. Hai, Erwin.

    Pertama, saya ucapkan selamat atas diterimanya Anda sebagai mahasiwa program Linguistik Forensik di Aston University. Saya sendiri masih menabung untuk bisa kuliah di sana. Hahaha…

    Jadi begini. Pak Veven itu sebetulnya adalah seorang sastrawan, bukan linguis apalagi ahli atau pemerhati Linguistik Forensik. Dia, layaknya para sastrawan, punya perhatian soal bahasa. Itu mengapa pemikirannya soal bahasa juga dituangkannya lewat tulisan-tulisan di rubrik/kolom bahasa media massa.

    Pak Veven telah meninggal tanggal 17 Mei 2013 yang lalu.

    Mengenai artikel yang saya tulis di sini: tulisan Veven hanyalah sebuah pembuka pembicaraan. Maksud saya, dengan memaparkan secara ringkas tulisanVeven, saya ingin mengajak pembaca untuk melihat bahwa ada perkara bahasa di ranah legal, dan ada ilmu yang bisa menjadi jawaban bagi perkara tersebut. Itu saja peran artikel Veven, tidak lebih. Kalau Anda baca tulisan Veven, layaknya artikel-artikel pada rubrik/kolom bahasa di media massa, Anda akan lihat bahwa artikel itu amat ringkas, dan memang hanya ingin menunjukkan jenis perkara saja, tanpa sebuah telaah lanjut yang tertata rapi dan mendalam sekali (dan itu wajar, mengingat jenis tulisannya yang berupa esai singkat).

    Mas Erwin, setahu saya Aston University adalah salah satu perintis program Linguistik Forensik di dunia. Wajar bila rintisan itu terjadi di Inggris, karena memang tercatat bahwa ilmu itu pertama sekali berkembang di sana.

    Boleh-boleh saja Aston University dianggap ‘kurang’ kredibel karena secara umum tidak masuk dalam 200 universitas pilihan lembaga pendana beasiswa Anda. Tapi kalau bicara program Linguistik Forensik, Aston University sangat andal dan gencar melakukan penelitian dan pengembangan. Salah satu linguis penting di ilmu ini, Prof. Malcolm Coutlhard, juga mengajar di sana. Tidak perlu ragu untuk belajar Linguistik Forensik di Aston. Pilihan Anda sudah tepat.

    Kalaupun Anda butuh rekomendasi, saya sarankan untuk menghubungi akademikus linguistik di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Mereka pernah mengadakan pelatihan Linguistik Forensik untuk para petugas Polri. Coba temui/hubungi Kepala Jurusan program ilmu bahasa di sana. Saya rasa itu lebih relevan daripada meminta rekomendasi dari seorang sastrawan, yang kebetulan saja memperhatikan perkara bahasa di ranah hukum (saya yakin pak Veven bahkan mungkin tidak menyadari kalau Linguistik Forensik itu ada. Oh, iya, ada satu sastrawan lagi yang pernah membahas tentang peran ilmuwan bahasa dalam ranah pengadilan. Namanya Agus Sarjono. Dia pernah bercerita tentang seorang linguis Filipina yang menjadi saksi ahli dalam sidang sebuah kasus di sana. Dan linguis itu berhasil membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, sehingga hukuman mati batal diterapkan buatnya. Agus membahas itu dalam bunga rampai esainya yang berjudul “Bahasa dan Bonafiditas Hantu”.).

    Begitu keterangan dari saya. Bolehkah saya minta kontak Anda? Mungkin alamat surel atau akun di Facebook/Twitter? Saya ingin menjaga hubungan percakapan ini. Saya tahu belum banyak orang Indonesia yang belajar Linguistik Forensik. Anda mungkin kelak akan jadi salah seorang perintis-cum-pengembang ilmu ini di Indonesia. Dan saya pun ingin mengikuti jejak Anda berkuliah di program yang sama di Aston University. Kita bisa berteman, dan mengembangkan ilmu yang berfaedah ini bersama-sama. 🙂

    Tabik dan semoga sukses dengan pendidikan Anda, mas Erwin.

    Salam,

    Wahyu Ginting

  4. Dear Mas Wahyu dan Mas Erwin,

    saya merasa senang dan bangga membaca komentar-komentar yang kalian buat. semoga saya juga bisa menulis seperti mas Wahyu. Bagi saya, tulisan Anda sangat bermanfaat dan informatif.

    Saya juga sebetulnya sangat tertarik dengan linguistik forensik. kebetulan saya pernah mengikuti pelatihan di Bandung yang diselenggarakan oleh UPI terkait bidang linguistik forensik ini. Pada saat itu pihak panitia mengundang salah satu pakar Linguistik Forensik bernama Georgina Heydon yang berasal dari Australia.

    Menurut saya, beberapa orang telah disebutkan sebagai pakar linguistik forensik atau yang memahami lebih dalam mengenai ilmu ini yaitu Prof. Amin dari UPI, Pak Maryanto (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa) dan satu orang lagi dari Papua yang mengangkat hal linguistik forensik dalam disertasinya (saya lupa namanya).

    saya bisa menghubungkan Mas Erwin dan Mas Wahyu ke pak Maryanto karena kebetulan kami kerja di bawah naungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Beliau juga telah menghasilkan beberapa makalah yang terkait dengan linguistik forensik ketika sedang mengikuti sandwich program di Inggris (Oxford University).

    Saya berharap bisa belajar banyak dari Mas Wahyu dan Mas Erwin terkait dalam bidang ini. Khusus buat Mas Erwin, semoga saya juga bisa mengikuti jejaknya bisa lolos beasiswa LPDP dan mengambil jurusan yang sama. Amin.

    Berikut alamat pos-el saya : dwihusba@gmail.com

    Salam,

    Dwi Husba

  5. Dwi,

    Terima kasih sekali untuk komentarnya. Informasi yang kamu berikan saya rasa sangat berharga, untuk pelan-pelan menyusuri siapa-siapa saja orang yang menggeluti atau sekadar menaruh minat di dalam bidang ilmu Linguistik Forensik, mengingat masih sangat sedikit jumlahnya di Indonesia.

    Mari semangat! 🙂

  6. menarik sekali bahasan tentang linguistik forensik ini.. saya juga bercita-cita untuk mengambil program S3 Linguistik Forensik kelak. betul di UPI pernah diadakan pelatihan linguistik forensik beberapa waktu yang lalu. untuk POLDA Jabar kalau tidak salah. Mas Erwin bisa menghubungi bapak Prof.Dr. Aminudin Aziz. beliau adalah seorang linguis forensik. untuk informasi, Monash University juga membuka program linguistik tsb. semangat ya mas

  7. Senang sekali ada rekan yang memiliki ketertarikan dan semangat dalam area linguistik forensik ini. Kebetulan saya sedang mengambil program doktor linguistik forensik di RMIT University, Melbourne di bawah bimbingan Dr. Georgina Heydon. Semoga bisa sama-sama memberikan kontribusi terhadap perkembangan linguistik forensik di Indonesia.
    Salam,
    R. Dian D. Muniroh

Berikan Komentar