Pro – Kontra RUU Keistimewaan: Masyarakat Yogyakarta Anti-Demokrasi?

8 Mei, 2011 | Edisi: | Kategori: Fotolinguagrafi

Oleh Aditya Surya Putra

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta telah mengundang pro dan kontra. Ada yang mendukung—seperti (seolah-olah) kebanyakan masyarakat Yogyakarta mendukung penetapan dengan memasang berbagai spanduk maupun coretan bernada ‘pro penetapan’ serta demo besar-besaran menuntut ditetapkannya RUUK di sepanjang Jalan Malioboro yang diikuti oleh berbagai macam elemen masyarakat pada tanggal 13-14 Desember lalu. Namun, ada pula yang tidak setuju—pihak-pihak dari pemerintah pusat yang menginginkan demokrasi menyeluruh di daerah istimewa tersebut dan beberapa pihak yang tidak setuju dengan pemusatan kekuasaan politik di tangan seorang sultan tanpa ruang kontrol yang memadai. Ada juga yang tidak peduli karena keduanya—kraton (sultan) dan pusat—dirasa hanya berebut tanah dan hasil tambang (kalau jadi) pasir besi kulonprogo dan uranium di Merapi; kebijakan ekonomi keduanya sama-sama neoliberal.

Nah, yang menarik adalah spanduk-spanduk yang dipasang oleh pihak-pihak pro-penetapan. Walaupun terdengar stereotipikal, masyarakat Yogyakarta terkenal dengan keramah-tamahan dan kesabarannya. Namun, gaya bahasa yang terlihat dari spanduk-spanduk itu seolah-olah adalah manifestasi antitesis dari stereotipe tersebut. Tengok saja bahasa ‘kasar’ yang dipergunakan, seperti penggunaan bahasa ngoko (tingkat terbawah dari strata kehalusan bahasa Jawa) yang berbunyi “Rasah kakehan ngomong dab!” (tidak usah banyak bicara, mas!), ataupun tulisan “Buka telinga dan MATAMU!!! Wahai orang-orang yang disana, biar kamu tahu sejarah Jogja”. Tipografi dari spanduk yang terakhir ini menarik perhatian karena pada kata ‘matamu’, tulisan sengaja dibedakan warnanya, lalu diikuti dengan lima tanda seru. Ditilik dari ranah stilistika dan pragmatik, kata ini ‘diteriakkan’, dan kata ‘matamu’ sendiri dalam bahasa Jawa adalah umpatan kasar.

Pula, spanduk-spanduk tersebut mengarah pada perlawanan terhadap pemerintah pusat. Lihatlah coretan (yang membuat Mat Kodak merinding) pada salah satu pos polisi, “Santet Mendagri”, akronimisasi kata Jogja yang jelas-jelas mengutuk SBY, lalu spanduk yang dibuat oleh salah satu partai politik yang berbunyi “Biar anjing menggonggong, Jogja tetap istimewa” (‘gonggongan anjing’ di sini sudah pasti diarahkan kepada komentar Mendagri, Partai Demokrat, maupun pihak-pihak yang kontra-penetapan) – semuanya bernada ‘melawan’.

Kedua hal di atas (antitesis atas citra ramah-tamah & nada-nada perlawanan) mungkin adalah perwujudan klimaks atas rasa bosan masyarakat Jogja yang sudah lama menuntut penetapan tapi pemerintah pusat sepertinya keukeuh dengan ‘demokrasi’-nya. Hal ini diafirmasi oleh tulisan-tulisan yang bernada menuntut secara sepihak: “Harus penetapan” atau “Pokoke penetapan” yang dipasang di daerah sekitar Keraton Yogyakarta. Namun, ironisnya, ada pula spanduk yang secara tidak langsung justru menandakan bahwa sebagian masyarakat Jogja yang tidak setuju penetapan: spanduk yang berbunyi “Anda memasuki wilayah pro penetapan”. Berarti, ada juga daerah yang kontra-penetapan.

Mat Kodak sendii tertarik dengan spanduk yang bertuliskan “Buka telinga dan matamu !!!!! Wahai orang-orang yang disana, biar kamu tahu sejarah Jogja !!!!!” karena Mat Kodak kebetulan bukan asli Jogja (lahir & hidup sejak kecil di Jogja) dan belum tahu sejarah Jogja. Maka dari itu, Mat Kodak coba menanyakan pendapat seseorang yang besar di Jogja dan berkecimpung di dunia politik. Beliau bernama Gustanto Dimyati, lulusan Fisipol UGM jurusan Hubungan Internasional (S1) serta University of Wollongong jurusan Politics and Language (S2). Pria yang mengidolakan George Orwell ini bekerja sebagai Kabidpol (Kepala bidang politik) di Kedutaan Besar Indonesia untuk Amerika. Setelah mengatur jadwal dengan ajudannya karena kendala perbedaan waktu, akhirnya kesampaian juga Mat Kodak ngobrol sama beliau via Skype tanggal 6 Januari lalu. Kira-kira begini rangkumannya:

MK: Halo Mister. Apa kabar? Lagi sibuk apa nih?

GD: Kabar baik, Dit. Ya gini-gini aja. Lagian, apa yang kamu harapkan dari staf Kedubes RI di Amrik? Kami masih setia dengan pekerjaan kami: menjilati pantat Obama. Hahaha… Eh, yang ini off the record, ya. Jangan ditulis.

MK: Nggak ditulis kok. Santai aja. Oh iya, berhubung kolom saya terbatas, to the point aja ya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pro-kontra RUUK Yogyakarta?

GD: Pertanyaan yang susah. Kalau ditilik dari yang pro, emang bener keistimewaan Yogyakarta tercantum di UUD ’45. Tapi itu kan buat Sultan HB IX dan Pakualam VIII saja, karena telah berjasa bagi RI. Nggak disebutkan kuasa seumur hidup untuk keturunannya. Lagian, mana ada penguasa seumur hidup di negara demokrasi?

MK: Jadi, Solusinya gimana dong?

GD: Yogyakarta memang istimewa. Tapi daerahnya saja, bukan orangnya (Sultan). Istimewa karena masih ada sistem hukum pertanahan di dalam benteng Kraton, bukan istimewa karena ada pemimpin dan wakil yang diangkat seumur hidup. Mungkin solusi terbaik yang bisa ditawarkan ya mencontoh Monaco atau Inggris. Raja masih menjadi kepala daerah/negara, tapi yang menjalankan pemerintahan dan anggaran daerah adalah orang yang dipilih rakyat melalui pemilu. Perkara yang dipilih siapa, itu urusan nanti.

Sebenarnya, kunci dari permasalahan ini ada di tangan rakyat sendiri. Kalau kita semua setuju bahwa kepala daerah DIY itu otomatis Sri Sultan dan waktunya tak terbatas, ya mari kita buat UU-nya. Kalau tidak setuju dengan itu dan berargumen bahwa kepala daerah harus dipilih, ya mari kita buat UU-nya juga. Gampang, kan? Nah, masalahnya sekarang apa benar semua masyarakat Yogyakarta pro-penetapan?

MK: Nah! Baru juga mau saya tanyakan. Bagaimana menurut Bapak tentang penggunaan bahasa di spanduk-spanduk yang terpasang di sekitar Kraton itu?

GD: Kamu tahu sendiri, bahasa itu darah yang menghidupi politik. Perjuangan kuasa politik, legitimasi kebijakan politik dan otoritasi bisa terjadi melalui diskursus dan representasi verbal. Kalau saya lihat dari foto-fotomu, bahaya banget bahasa yang dipakai di spanduk-spanduk itu. Orang bisa menganggap bahwa masyarakat Yogyakarta itu anti-demokrasi. Itu dibuat seolah-olah ada gerakan separatis yang mendukung kemerdekaan Yogyakarta. Di sini, diskursus politik mengumpankan masalah dan secara tidak sadar membantu fondasi ideologis dan cara-cara untuk mengetahui kuasa-politik yang dominan melalui spanduk yang sengaja ditempelkan di dekat Keraton, yang notabene tujuan wisata utama setelah Borobudur. Banyak orang luar Yogya yang bakalan melihatnya.

Sri Sultan HB IX bisa bangkit dari kubur dan mencak-mencak kalau lihat tulisan-tulisan itu… Yogyakarta merdeka? Mbahmu!

MK: Haha… Oke. Terimakasih atas waktunya, Pak. Selamat bekerja menjilati pantat Obama lagi. Salam buat teman-teman Indonesia di sana.

GD: Ya, Dit. Sama-sama.

Begitulah wawancara singkat dengan Kabidpol Kedubes RI untuk Amerika Serikat. Ternyata beliau asyik juga diajak ngobrol. Hehe… Hayo, para pembaca Lidahibu, apakah Anda pro atau kontra dengan penetapan? Bagaimana dengan Mat Kodak sendiri?

“Emm… kasih tahu nggak, ya?”

Berikut adalah foto-foto yang diabadikan oleh Mat Kodak. Silahkan Dinikmati!

(+1 jempol)
Loading ... Loading ...

Berikan Komentar