Gubenur ‘Wong Mano’?!

3 Mei, 2010 | Edisi: | Kategori: Berita Gejala

Oleh Wahyu Adi Putra Ginting

Pasal 33

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi

resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.

(2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan

swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum

mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau

diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih

kemampuan berbahasa Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2009

tentang

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,

serta Lagu Kebangsaan

Tempatnya di Provinsi Sumatera Selatan. Waktunya hari Jumat tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu sepuluh. Terbilanglah sebuah peristiwa. Sebuah rapat pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sebuah rapat yang dibilang ‘istimewa’ oleh sebuah surat kabar nasional. ‘Istimewa’ karena rapat tersebut memang lain dari yang lazim dikira; karena ia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa perantaranya. Peristiwa tiga bulan lalu ini cukup mampu menggelitik kulit badan yang hampir bebal karena gejala menginggris sudah punya mutu kekerapan yang terlalu, untuk terjadi di negeri bernama Indonesia ini. Peristiwa itu punya daya gelitik yang lebih karena ia terjadi hanya sekelumit waktu setelah sebuah undang-undang yang lama dinanti resmi ditetapkan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, yang mengatur perihal bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Khusus untuk pasal-pasal yang mengatur tentang perihal (ke)bahasa(an), peraturan tersebut acapkali dinilai ibarat ‘macan ompong’ karena sama sekali tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggarnya, termasuk orang yang berada di balik peristiwa yang kini dikenal sebagai ‘Rapat Resmi dengan Bahasa Inggris’ ini – sang Gubernur Sumatera Selatan: Alex Noerdin.

Sumatera (bagian) Selatan dan Bahasa Inggris

Apa keistimewaan wilayah Sumatera (bagian) selatan bila dikaitkan dengan keberadaan (bahasa) Inggris di Nusantara? Sejarah mencatat bahwa Bengkulu, wilayah Sumatera bagian tenggara telah menjadi bagian dari koloni Inggris sejak tahun 1684-1824. Seratus enam puluh tahun bukanlah masa yang singkat. Dalam waktu lebih dari satu setengah abad ini, wajar saja bila beberapa kosakata umum dalam bahasa Inggris dapat melesap ke dalam khazanah kosakata orang-orang Bengkulu.

Sampai sekarang pun kita masih dapat menemui masyarakat penutur di Bengkulu yang menggunakan kata-kata sehari-hari yang merupakan serapan dari bahasa Inggris. Ambillah contoh: belangkit, duaro, kabad, dan stakin (dari bahasa Inggris: ‘blanket, door, cupboard, dan stocking’). Ada lagi satu kata serapan yang melesap di era pemerintahan Raffles (1811-1816), kata yang sekarang dipakai luas di seluruh Indonesia, yaitu dokar, dari bahasa Inggris: dog-cart (Sneddon, Indonesian Language: Its History and Role in Modern Society, 2003: 173).

Begitupun, catatan sejarah ini tidak merujuk pada pemahaman bahwa masyarakat Sumatera (bagian) selatan gemar bercas-cis-cus dengan bahasa Inggris. Berkunjunglah ke sana, ke Bengkulu misalnya, dan Anda masih akan lebih sering mendengar orang bicara dengan logat yang kental “Dak pacak!” dibandingkan “No way!“. Lalu, apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang kini setiap sekali seminggu menyelenggarakan rapat dengan bahasa pengantar bahasa Inggris? Siapa penggagasnya? Apa motif di balik gagasannya itu?

Ir. H. Alex Noerdin, S. H.: Gubernur Wong Kito?

Alex Noerdin, atau yang biasa disapa Alex, adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan ke-15, yang mulai menjabat posisi tersebut sejak 07 November, 2008. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan, Alex terlebih dahulu duduk di kursi Bupati Musi Banyuasin (Muba) selama dua periode terhitung sejak tahun 31 Desember 2001 sampai 14 Juni 2008.

Dalam situs resmi miliknya, www.alexnoerdin.info, diceritakan bahwa pria yang lahir di Palembang, 09 September, 1950 ini pernah mengenyam pendidikan strata-1 di dua sekolah berbeda: Fakultas Teknik Universitas Trisakti, Jakarta (1980) dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta (1981). Ia juga pernah mendapatkan enam ‘pendidikan tambahan’ luar negeri.

Baik, cukup sudah latar belakang sosok yang satu ini. Lalu, apa kaitan semua itu dengan kasus yang sedang kita bahas?

Alex Noerdin adalah sosok yang ‘memerintahkan’ penyelenggaraan rapat bersama jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bahasa Inggris itu. Seperti yang dikutip LIDAHIBU dari dua surat kabar nasional, Republika dan Kompas, inilah alasan yang melandasi gagasan Alex tersebut:

“Bahasa Inggris ini perlu dikuasai karena sebentar lagi kita akan menjadi tuan rumah Sea Games dan event internasional lainnya, sehingga akan banyak duta besar datang ke Sumsel. Bagaimana kita dapat menjawab pertanyaan mereka jika berbahasa Inggris saja tidak bisa?” (Republika, 18/1/10)

Menurut dia, bukan itu saja pentingnya bahasa asing itu, karena para investor juga banyak dari luar negeri sehingga perlu dilayani dengan menggunakan bahasa Inggris. (Kompas, 16/01/10)

rapat resmi berbahasa Inggris

rapat resmi berbahasa Inggris

Tidak cukup sampai di situ, Alex bahkan, entah dengan nada bercanda entah serius, melontarkan ‘ancaman’ pada para bawahannya: “Selain dalam rapat, ketika menghadap saya mereka juga harus menggunakan bahasa Inggris, kalau tidak silakan keluar,” (Republika, 18/01/10). Bisa kita bayangkan betapa repotnya para pekerja pemerintah yang dipimpin oleh Alex Noerdin ini. Untuk menghadap dan memberikan laporan atau apa pun pada seorang atasan, yang merupakan Gubernur Sumatera Selatan, yang dilahirkan di tanah Palembang, yang merupakan warga negara Indonesia, yang wilayah kerjanya adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seseorang harus menggunakan bahasa Inggris, dan bila gagal, dia disuruh keluar.

Merasa belum cukup puas, Alex pun dengan sangat lugas dan berani menyatakan ‘cita-cita’nya tentang pemakaian bahasa Inggris di Sumatera Selatan, seperti diutarakannya: “Sekarang ini kita sudah memasuki era global, bahasa kedua di Sumsel nanti adalah bahasa Inggris,” (Republika, 18/01/10). Sebagai siapa rupanya si Alex ini menganggap dirinya sampai-sampai dia merasa layak untuk menentukan bahasa mana yang akan menjadi ‘bahasa kedua’ di Provinsi Sumatera Selatan – itu pun kalau dia paham apa yang dimaksudkannya dengan bahasa kedua? Sebenarnya, Alex Noerdin ini gubernur wong kito atau gubernur jemau manau?!

Kuasa dan Kesukaan Pribadi yang Dipaksakan

Dalam tulisannya yang dimuat di harian Republika (06/03/10), Ajip Rosidi, yang terpaksa ‘istigfar tiga kali’ setelah membaca berita tersebut, mengatakan: “Kegemaran beringgris ria dengan menyelipkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, serta kalimat-kalimat bahasa Inggris dalam percakapan bahasa Indonesia menunjukkan adanya rasa rendah diri pada orang itu, takut kalau diketahui hanya bisa bahasa Indonesia, dan tidak diketahui orang bahwa dia pun pandai beringgris ria. Rasa rendah diri, karena mengira kalau tidak sedikit pun membunyikan casciscus bahasa Inggris, maka dia mungkin tidak dianggap intelektual.”

Narasi seperti ini sangat sering dilontarkan sebagai pembacaan atas gejala nginggris yang menjalar di lidah para penutur Indonesia, khususnya yang cendikiawan, yang pejabat negara, yang pelaku politik, yang pelaku mediamassa, yang pesohor, yang mahasiswa, yang karyawan biasa, dlsb. Kita bisa lihat, memang pelaku nginggris rata-rata adalah orang-orang ‘terdidik’, dan orang-orang yang punya akses menuju jaringan media penyedia informasi.

Ada juga satu faktor lain yang sangat kental pengaruhnya terhadap gejala nginggris ini. Faktor tersebut adalah perputaran arus informasi yang masuk ke Indonesia. Sebagai efek dari globalisasi (atau ‘glokalisasi’), Internet telah menjadi lumbung informasi yang mahaluas. Kemudian, tidaklah cukup bila kita hanya bertanya apakah para penutur tersebut punya akses atau tidak untuk memasuki ruang maya bernama Internet itu. Kita juga harus bertanya teks dan ‘teks’ macam apa yang diakses oleh mereka. Bahasa apa yang masih dominan digunakan dalam teks atau ‘teks’ itu?

Memang banyak usul yang mengatakan bahwa, walau Internet punya kemampuan untuk menyeragamkan penggunaan bahasa, dalam hal ini bahasa Inggris, Internet juga dapat dipakai untuk menandingi dominasi bahasa Inggris itu sendiri. Dan kita pun telah melihat tindakan atas usul tersebut. Tidaklah sukar untuk menemukan Bahasa Indonesia dipakai di laman-laman Internet. Ini bagus, tapi rupanya belum cukup bagus untuk menyapu mitos tentang bahasa Inggris. Perlu kita ingat bahwa bahasa Inggris sudah punya cengkraman kuat pun sebelum Internet ditemukan. Kita harus mengingat siapa-siapa saja orang yang menerima pendidikan yang kemudian mematri dalam otak mereka tentang ‘pentingnya’ bahasa Inggris sehingga pemakaiannya pun harus melampaui pemakaian bahasa sendiri. Tidak sedikit orang-orang yang di otaknya telah terpatri pemikiran semacam ini yang kini memperoleh wewenang sebagai penentu kebijakan, alias ‘penguasa’.

Alex Noerdin adalah salah satunya. Sebagai seorang gubernur, dia punya ‘kuasa’ untuk membuat aturan-main dalam lingkup dinasnya. Dan para bawahannya mau tidak mau, suka tidak suka, harus menuruti ‘keinginan’ sang atasan yang terejawantahkan dalam bentuk ‘peraturan’ rapat dinas tersebut. Apa pun alasan yang diajukan oleh Alex, dia tak pelak telah mengabaikan kehadiran Undang-Undang Kebahasaan yang baru saja diresmikan pada paruh kedua tahun 2009 lalu. Dengan ‘memaksa’ para staffnya untuk belajar menggunakan bahasa Inggris ‘kapan saja dan di mana saja’, Alex telah mencabuli hak berbahasa seorang warga negara. Tidak ada peraturan yang mewajibkan seorang warga negara Indonesia menggunakan bahasa Inggris di ruang apa pun. Yang diwajibkan itu malah penggunaan bahasa Indonesia, seperti yang diamanatkan oleh pasal 33 ayat (1). Memang tidak ada salahnya bila para pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperlancar bahasa Inggris mereka. Tapi bukankah hal tersebut dapat dilakukan di luar lingkup kerja dinas mereka? Kalau rapat dan bicara dengan gubernur saja harus pakai bahasa Inggris, keterlaluan namanya!

Provinsi Sumatera Selatan: Memangnya Hotel?!

Para petinggi pemerintahan, atau sering disebut para elite, memang justru kerap menjadi batu sandungan bagi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh mereka sendiri. Parahnya, seorang petinggi semacam Alex Noerdin ternyata bersedia berlutut di hadapan para ‘investor asing’ dan ‘duta besar negara lain’. Dengan memakai alasan bahwa Sumatera Selatan akan menjadi ‘tuan rumah Sea Games dan event internasional lainnya’, Alex seenak perutnya saja mewajibkan para pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk belajar bahasa Inggris. Motifnya? ‘Untuk melayani para investor dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para duta besar negara lain tersebut’!

Kata melayani di sini menjadi penting. Kata ini menunjukkan betapa Alex Noerdin, yang pernah mendapat ‘pendidikan tambahan di luar negeri’ ini, menganggap para calon tamunya bukan sebagai ‘tamu’ tapi sebagai ‘Tuan’ yang harus dilayani. Alex seperti mengumpamakan provinsi yang dipimpinnya itu sebagai sebuah hotel, tempat para tamu asing tersebut menginap. Sebagai pengelola ‘hotel’, dia, dan seluruh jajaran yang dipimpinnya, wajib memanjakan para tamu asing tersebut – termasuk tidak membuat mereka ‘bersusah-susah’ untuk berkomunikasi. Mungkin, ujung-ujungnya pelayanan itu tidak hanya berhenti di lingkup komunikasi saja. Bisa jadi, Alex juga akan mengorbankan apa saja untuk menyenangkan hati para tamunya itu: yang penting Mister senang.

Tanggapan Lain

Ada banyak sekali tanggapan orang-orang tentang berita (pemaksaan) penggunaan bahasa Inggris di rapat resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini. Untuk tulisan ini, LIDAHIBU mengutip dari sebuah akun di situs-jejaring facebook.com. Di halaman dengan nama-akun ‘Ompu Datu Rasta Sipelebegu’, tersua catatan yang berisi tulisan Ajip Rosidi yang berjudul ‘Rapat Resmi dengan Bahasa Inggris’, yang telah dimuat di harian Republika (06/03/10). Dari 41 komentar yang masuk, LIDAHIBU mengutip tiga saja, yang menurut LIDAHIBU sangat kuat maknanya. Inilah tiga komentar itu:

Uli Kozok: Aduh, sudah menjadi gubernur masih mental kolonial juga… parah

Ompu Datu Rasta Sipelebegu: menyatakan bahwa bahasa Inggris adalah “bahasa kedua” di Sumsel cumak menunjukkan betapa gubernur inlander ini gak ngerti tentang daerahnya sendiri yang mayoritas berbahasa-ibu Melayu Palembang disamping bahasa Indonesia dan bahasa Cina dialek Hakka dan Hokkien. cumak bikin klaim sensasional biar diliput media alias cari perhatian!

Edo Pop: Trims bang infonya …sesak napas ku dengar Wong kito mental budak hamba sahaya nian skedar alasan teknis menyambut tamu pakai bahasa inggris susah2…pakai bahaso kito bae ngapo? Ado tukang terjemah

Aih-aih, Alex Noerdin. Apa iya Anda ingin jadi Andrea Hirata berikutnya?

(Belum ada jempol)
Loading ... Loading ...

4 komentar
Berikan komentar »

  1. Ah, tak jadilah aku menulis tentang masalah ini. Sudah semua ditumpahkan oleh Bang Ginting, haha.

  2. Gyahaha… Bah! Zangan begitulah, Mas Lanin. Tak betullah kalau sudah semua. Hehehe…
    Tunggu tulisan Berita Gejala berikutnya, ya. Ada kejutan menarik. Hahaha…

    Salam Jilat! 🙂

  3. Wah, menarik sekali! Saya turut prihatin. Pak Alex Noerdin ini kerasukan apa kok bisa-bisanya mengeluarkan pernyataan seperti itu. Hah, aneh..hehe

  4. Sepertinya, Alex Noerdin kerasukan dua virus sekaligus: megalomania dan inferioritas. Hehehe…
    Terima kasih, Maria, sudah berkomentar di situs lidahibu.com.

    Tabik!

Berikan Komentar