Kedwiaksaraan dalam Pernaskahan Nusantara: Kajian Tipologi

28 Maret, 2010 | Edisi: | Kategori: Pustaka Gokil

Kedwiaksaraan dalam Pernaskahan Nusantara: Kajian Tipologi

Kedwiaksaraan dalam Pernaskahan Nusantara: Kajian Tipologi

Oleh Wahyu Adi Putra Ginting

Penerbit: Pusat Bahasa

Kota Terbit: Jakarta

Tahun Terbit: 2008

Ulasan Pustaka

Buku berjudul Kedwiaksaraan dalam Pernaskahan Nusantara: Kajian Tipologi ini adalah sebuah laporan hasil penelitian yang dilakukan dari tahun 2007 sampai 2008 atas gejala kedwiaksaraan yang kerap ditemukan dalam berbagai naskah yang tersebar di Nusantara. Tubuh buku ini dibangun oleh lima bab: (1) Pendahuluan, (2) Permasalahan Konteks Historis Kedwiaksaraan, (3) Deskripsi Naskah, (4) Contoh-contoh Kedwiaksaraan dalam Pernaskahan Nusantara, dan (5) Analisis dan Simpulan.

Bab 1 dengan singkat menyajikan informasi tentang latar belakang, tujuan, dan tahap penelitian, pokok bahasan, sampai pada hal-hal tentang metode teknis dalam penelitian tersebut. Pembaca tidak akan menemukan kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal di atas karena kebanyakan penyajian informasinya dibuat dengan gaya tulis ‘daftar’. Pembaca juga bisa menemukan definisi dari istilah ‘kedwiaksaraan’ dan juga hipotesis penelitian yang dirancang oleh para peneliti di bab 1 ini.

Bab 2 adalah bab yang paling menarik karena mengulas perihal konteks historis kedwiaksaraan. Ada dua hal pokok yang dibicarakan di bab ini: (a) Perdagangan dan Hubungan Lintas Budaya dan (b) Penyebaran Agama Islam dan Kedwiaksaraan Naskah Nusantara. Di bab ini pembaca akan memperoleh banyak informasi tentang kemunculan kedwiaksaraan, atau bahkan kemultiaksaraan, sebagai sebuah gejala tak terelakkan karena adanya persinggungan budaya-bahasa lewat perdagangan dan penyebaran agama. Perdagangan, khususnya perdagangan maritim, menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar budaya; semakin menarik lagi, di samping setiap insan yang mengalami perjumpaan lintas budaya itu dituntut untuk memahami budaya lain yang dijumpainya, ia juga tak bisa tidak tertantang untuk menjelaskan budaya lain itu kepada masyarakatnya sendiri atau menjelaskan budayanya pada masyarakat lain. Gejala saling-singgung-budaya inilah yang direpresentasikan oleh naskah-naskah Nusantara yang di dalamnya terdapat dua atau lebih sistem aksara.

Deskripsi naskah-naskah telitian disajikan dalam Bab 3. Ada empat jenis naskah: naskah Melayu, naskah Bugis-Makassar, naskah Jawa, dan naskah Ulu. Di bab ini dipaparkan kode dan judul setiap naskah yang diteliti serta dari mana naskah itu berasal. Bab 4 menyajikan analisis dan kesimpulan dari penelitian. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini – kajian Tipologi – maka dirumuskanlah tipe-tipe naskah dwiaksara yang diteliti. Ada dua tolok-ukur yang digunakan untuk mengelompokkan tiap naskah: Tipologi Berdasar Tata Letak (yang masih diturunkan menjadi 2 sub tipe lagi) dan Tipologi Berdasar Hubungan Makna (yang diturunkan menjadi 7 sub tipe lagi).

Ulasan Kritis

Saya ingat saya pertama sekali belajar sebuah aksara berbeda saat saya duduk di kelas 4 SD. Aksara yang saya pelajari ketika itu adalah aksara Arab-Melayu (alias Arab Gundul). Semenjak saat pertama sekali belajar aksara Arab-Melayu, buku-buku catatan sekolah saya kemudian dihiasi oleh satu jenis aksara lagi – mendampingi aksara Latin yang telah saya pelajari bahkan sebelum duduk di bangku sekolah. Saya mulai mencoba-coba menulis nama saya sendiri dengan aksara Arab-Melayu. Maka, nama yang saya catatkan di buku catatan sekolah saya itu, tidak hanya tertulis dalam aksara Latin saja. Saat pertama sekali membaca buku Kedwiaksaraan dalam Pernaskahan Nusantara: Kajian Tipologi ini, ingatan tentang keasyikan bermain dengan dua aksara pun berputar kembali di kepala saya. Saya kemudian bertanya-tanya: yang seperti itu apakah termasuk gejala kedwiaksaraan?

***

Pertanyaan lain yang tinggal di benak saya adalah perihal motif pelaksanaan penelitian naskah dwiaksara, yang dibiayai oleh Pusat Bahasa ini. Pertanyaan ini muncul setelah saya membaca frasa ‘Pernaskahan Nusantara’. Yang saya bayangkan saat membaca frasa itu adalah sebuah penelitian pernaskahan yang meliputi seluruh naskah dwiaksara di Nusantara ini. Namun, ternyata hanya ada empat jenis naskah saja: Melayu, Ulu, Jawa, dan Bugis-Makassar. Bagaimana dengan, contohnya, naskah-naskah Batak? Bukankah Batak juga merupakan suku-bangsa yang mengalami perjumpaan dengan budaya lain? Bukankah cetakan aksara dalam Materai Sisingamangaraja XII saja, yang menggunakan aksara Batak dan Jawi itu, sudah cukup mewakili bahwa naskah-naskah Batak punya potensi untuk mengalami gejala kedwiaksaraan juga? Ternyata, dalam Prakata buku ini, yang ditulis oleh Ketua Tim Penelitian, Edi Sedyawati, memang disebutkan bahwa masih ada ‘daerah-daerah budaya’ yang belum sempat disentuh atau diliput, misalnya: Aceh, Bali, Batak, Butun, mBojo, Minang, Sasak, dan varian-varian Melayu. Dikatakan juga bahwa gejala kedwiaksaraan dalam pernaskahan Nusantara memang baru pertama kali ini diteliti; padahal gejala ini adalah sebuah gejala tipikal yang dapat ditemui di banyak naskah yang merepresentasikan perjumpaan antar masyarakat yang berbeda budaya.

Sistem aksara adalah sesungguhnya salah satu dari penanda kemajuan sebuah bahasa, sebuah peradaban. KBBI edisi ke-4 saja sudah mencatat ada 12 aksara yang berasal dari suku-bangsa Nusantara. Dan ini tentunya belum semua. Apalagi kalau kita berbicara tentang aksara-aksara di Nusantara; pasti, tak bisa tidak, kita harus memasukkan aksara Jawi, Rumi, Latin, bahkan Cina. Bila sistem aksara adalah salah satu penanda kemajuan sebuah bahasa, maka memang layak sekali penelitian dilakukan atasnya. Tapi, tetap saja saya bertanya: terus mau apa?

Buku yang saya ulas ini menggunakan pendekatan Kajian Tipologi. Tipologi, singkatnya, adalah ilmu untuk menentukan tipe. Jadi, ilmu ini bisa diterapkan di berbagai bidang, dari antropologi, linguistik, sampai masakan. Di buku ini, ada dua tolok-ukur yang dipakai sebagai penentu tipe naskah: tata letak dan hubungan makna. Tata letak tentu penting dibuat tipenya karena tiap naskah dwiaksara pastinya punya ciri-ciri khusus dalam hal keberaturan ruang tata letaknya: Aksara apa yang dominan mengisi ruang naskah itu? Di mana letak aksara itu? Di atas? Terselip di tengah? Seperti apa arah tulisnya? Dari kanan ke kiri? Dari kiri ke kanan? Serong kanan, serong kiri? Nah, lalu, apa maksudnya? Pertanyaan terakhir inilah yang coba dijawab dalam tipologi berdasarkan hubungan makna: Naskah apa itu? Dibuat untuk keperluan apa? Apa hubungan antara budaya yang bercakap-cakap di situ? Setarakah hubungannya? Dan seterusnya. Akan tetapi, saya terpaksa bilang saya kecewa karena analisis yang diperbuat untuk menjawab pertanyaan ini sangatlah minim dan seadanya saja. Bahkan, buku ini masih menyisakan tanya yang seharusnya wajib dijawab oleh orang yang menganalisis gejala kedwiaksaraan ini.

Kajian Tipologi yang diterapkan dalam penelitian ini tentunya punya konsekuensi. Dan konsekuensi itu cendurung tidak mengenakkan karena tidak cukup mampu menjawab semangat penulisan buku ini: membangkitkan Memory of the Nation, begitu tulisnya. Memori apa yang bisa bangkit kalau analisis yang dilakukan tidak sampai menyentuh titik terdalam dari gejala kedwiaksaraan itu sendiri; yaitu, narasi sejarah dan budaya apa yang bisa ditarik dari perjumpaan budaya yang direpresentasikan oleh naskah-naskah dwiaksara itu sendiri? Maka itu, saya setuju bahwa penelitian ini harus dilanjutkan, dan tidak hanya berhenti pada penentuan tipe-tipe naskah saja. Orang harus sampai tahu fenomena sejarah dan budaya apa yang bisa dibaca dari gejala penulisan bismillahirrahmanirrahim dalam aksara Arab di sebuah naskah mantra pengusir penyakit yang ditulis dalam aksara Ulu, misalnya. Saya pikir itu akan jauh lebih menarik dan tepat-guna.

Penggarapan buku ini juga terkesan terburu-buru. Contohnya, tidak ada kejelasan beda antar istilah ‘kedwiaksaraan’ dengan ‘kemultiaksaraan’. Saya bingung, kalau memang naskah yang diteliti ada yang memuat lebih dari dua sistem aksara, mengapa masih memaksa menggunakan istilah ‘kedwiaksaraan’? Mengapa tidak ‘kemultiaksaraan’ saja?

Walau buku ini adalah sebuah karya yang patut diberi penghargaan karena kepekaannya dalam menyahuti gejala kedwiaksaraan dalam pernaskahan Nusantara, saya tetap mempertanyakan tindak lanjut penelitian ini. Juga, saya merasa Pusat Bahasa wajib menyebarluaskan hasil penelitiannya ke ‘daerah-daerah budaya’ yang naskah-naskahnya diteliti. Ini penting! Karena, sebuah penelitian yang mengaku ‘budayawi’ harus memberi dampak, setidaknya, pada masyarakat yang produk budayanya diteliti. Jadi, hasilnya tidak hanya untuk dinikmati oleh segelintir orang saja. Sesuai dengan semangat yang menyertai pembuatan buku ini, seluruh bangsa Indonesia harus mengetahui keberadaannya (namanya juga mau membangkitkan Memory of the nation!). Begitupun, saya terpaksa merasa beruntung bisa mendapatkan buku ini dari salah seorang penelitinya, Sarwit Sarwono, ketika berkunjung ke Bengkulu, Januari lalu. Karena, ternyata, sangat sulit menemukannya di toko-toko buku.

Tindak-lanjut dari penelitian ini juga dapat berupa pembuatan perangkat-lunak komputer yang bisa memfasilitasi setiap orang yang ingin mempelajari aksara daerahnya masing-masing. Hal ini sama seperti yang dilakukan seorang pakar filologi Batak asal Jerman, Uli (Ulrich) Kozok, yang sudah membuat program untuk menuliskan aksara-aksara Batak dengan media komputer; dan, kabar gembiranya, program tersebut dapat diunduh gratis oleh semua orang. Hayo, Pusat Bahasa! Anda berani?!

(Belum ada jempol)
Loading ... Loading ...

9 komentar
Berikan komentar »

  1. Sebenarnya keberaksaraan adalah sesuatu yang lazim, khususnya di Nusantara. Seperti pada masa Islam mulai dikenal di Nusantara, tidak serta merta aksara Pallawa ditinggalkan lalu diganti dg aksara Arab Jawi (Arab Melayu). Prof Collins kemudian menyepakati bahwa sistem aksara Pallawa dan Arab Jawi sempat hidup berdampingan, meskipun selanjutnya Pallawa mulai ditinggalkan karena kentalnya pengaruh Islam dan Arab Jawi-nya.
    Saya sempat membaca buku “Kitab Undang-undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu Tertua” yang menyebutkan bahwa naskah yang merupakan kitab undang-undang berbahasa Melayu tsb menggunakan dua aksara, yakni aksara pasca Pallawa (yang lebih dekat/mirip dengan Aksara Kawi) dan aksara rencong (aksara pasca Pallawa yang digunakan di Jambi, Bengkulu). Kendati penelitian mutakhir menunjukkan bahwa beberapa halaman daluang yang bertuliskan aksara rencong lebih muda usianya, setidaknya kehadiran dua aksara dalam satu kitab menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah akrab dengan budaya dwi aksara, atau bahkan multi aksara.
    Saya sepakat dengan Anda, kajian mendalam untuk menjawab “mengapa kedwiaksaraan hadir” lebih menarik ketimbang “hanya” memerikan bagaimana bentuk kedwiaksaraan tsb. Namun, saya kira buku ini cukup layak dibaca, apalagi bagi amatiran seperti saya. 🙂

  2. Wah, salah ketik ternyata. Kalimat pertama seharusnya “Sebenarnya kedwiaksaraan adalah sesuatu yang lazim…..”
    Terima kasih.

  3. Hahaha… Iya, kening sempat berkerut-kedut tadi. 🙂

  4. Tidak ada buku seri ILDEP yg baru kah? Pusat Bahasa sepertinya kok mengalami degradasi mutu

  5. Emang Pusat Bahasa pernah baik mutunya? Wkwkwkwk…

  6. Dulu bagus2, mas wahyu ginting, ada byk buku bagus, misalnya KBBI 2003, trus
    penerbitan (yg boleh copas) dan pembaruan EYD jg hrs dihargai sbg prestasi bagi bahasa yg blm seabad umurnya (dibandingkan b.inggris yg sudah ratusan tahun). buku preposisinya hans lapoliwa yg diterbitkan pusat bahasa jg keren (ramlan-kridalaksana pun gak bs mendebat), lalu berbagai penelitian dan pemetaan bahasa2 di nusantara yg sayangnya, tidak dapat diakses dg mudah (karena utk membacanya harus ke balai bahasa). tapi akhir2 ini para ahlinya tidak teregenerasi dg baik serta sulitnya mendapatkan buku2 tsb. itu sj.

  7. Bagi saya, KBBI adalah kamus yang gagal besar. KBBI tak pantas menyandang gelar kamus besar karena sifatnya yang tidak etimologis, tidak deskriptif, dan tidak punya kutipan ilustratif yg memperlihatkan seperti apa sebuah lema digunakan.

    Dan saya tidak meliha EYD sebagai sebuah prestasi. EYD adalah alat politik penguasa Orba. *baca artikel ‘EYD dan Amnesia Nasional” di situsweb ini.

    Aneh, ya. Terbitan Pusat Bahasa kok nyarinya susah. Hahaha…

  8. Iya, boleh juga, harus tetep dikritik supaya makin baik hasilnya. Tapi, kalau tidak ada respons, mbok ya sampeyan bikin kamus dan sistem ejaan bahasa Indonesia sendiri. Mungkin hasilnya lebih bagus. 🙂

  9. Kalau kamusnya sih boleh aja dibikin yg lebih bagus. Tapi kalok ejaan?! Hahaha… Sama saja saya tidak belajar dari sejarah dong namanya kalok saya buat ejaan baru?! Xixixi…

Berikan Komentar